Banda Aceh, TP – Gubernur Aceh Muzakir Manaf melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Aceh. Prosesi pelantikan berlangsung di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat malam (27/2/2026).
Pelantikan digelar setelah pelaksanaan salat tarawih dan dihadiri Sekretaris Daerah Aceh, para asisten dan staf ahli gubernur, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta sejumlah pejabat di lingkungan Setda Aceh.
Dalam sambutannya, Muzakir Manaf—yang akrab disapa Mualem—menyampaikan bahwa pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang masih kosong sekaligus sebagai bagian dari penyegaran organisasi pemerintahan.
Menurutnya, seluruh pejabat yang dilantik telah melalui tahapan seleksi terbuka sesuai ketentuan perundang-undangan serta mekanisme manajemen talenta aparatur sipil negara.
“Pengisian jabatan ini merupakan langkah untuk memperkuat kinerja birokrasi agar semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” kata Mualem.
Ia menegaskan seluruh SKPA harus menjadikan visi dan misi Pemerintah Aceh sebagai pedoman dalam menjalankan program kerja. Pemerintah Aceh, kata dia, menargetkan terwujudnya pembangunan dengan visi “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan” untuk periode 2025–2030.
Visi tersebut diterjemahkan ke dalam sejumlah agenda pembangunan, mulai dari penguatan pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat, implementasi kekhususan Aceh sesuai MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi, pengembangan industri, pariwisata, dan transformasi digital.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan infrastruktur yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pelestarian lingkungan.
“Misi pembangunan ini harus diterjemahkan dalam program nyata di setiap SKPA,” ujarnya.
Mualem juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antarinstansi serta percepatan penanganan dampak bencana di berbagai daerah di Aceh. Ia meminta agar setiap program pemulihan dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, dan tetap menjaga akuntabilitas.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut menekankan pentingnya disiplin aparatur sipil negara, termasuk kepatuhan terhadap aturan, ketepatan waktu, serta pencapaian target kinerja. Para kepala SKPA diminta menjadi teladan dalam integritas dan etos kerja di lingkungan masing-masing.
Selain itu, ia mendorong percepatan realisasi anggaran tahun 2026 agar program pembangunan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Proses administrasi dan pengadaan diminta dipercepat tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Pemerintah Aceh juga mulai mempersiapkan penyusunan rancangan anggaran tahun 2027 yang harus disusun berdasarkan prioritas strategis guna mendukung target pembangunan daerah.
Sebanyak 25 pejabat pimpinan tinggi pratama dilantik dalam kesempatan tersebut, termasuk sejumlah posisi strategis seperti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Inspektur Aceh, Kepala Bappeda Aceh, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, hingga beberapa kepala dinas dan pimpinan lembaga di lingkungan Pemerintah Aceh.
Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat soliditas birokrasi serta meningkatkan kinerja pemerintahan dalam mendukung pencapaian program pembangunan Aceh ke depan.
