Banda Aceh, TP – Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, bersama Fadhlullah, SE., resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030. Pelantikan berlangsung dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh pada Rabu, 12 Februari 2025, dengan dihadiri berbagai tokoh nasional dan internasional, termasuk tokoh perdamaian Aceh.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, yang mewakili Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin langsung prosesi pelantikan. Dalam sambutannya, Tito mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya pelantikan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa meskipun pelantikan kepala daerah umumnya dilakukan serentak pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Aceh memiliki aturan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Atas dasar tersebut, serta atas permintaan DPR Aceh dan Gubernur terpilih, pelantikan dilaksanakan lebih awal agar memungkinkan gubernur melantik bupati dan wali kota di hadapan DPRK masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto, meskipun berhalangan hadir karena menerima kunjungan Presiden Turki, menyampaikan pesan selamat kepada Muzakir Manaf dan Fadhlullah. Ia juga mengapresiasi pelaksanaan Pilkada di Aceh yang berlangsung aman dan damai.
Setelah prosesi pelantikan, Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, memberikan pengukuhan adat kepada Mualem dan Fadhlullah. Dalam kesempatan tersebut, Wali Nanggroe menegaskan bahwa rakyat Aceh telah memberikan mandat kepada mereka untuk menjalankan pemerintahan dengan baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam pidato perdananya sebagai Gubernur Aceh, Mualem menegaskan komitmennya untuk membawa Aceh keluar dari stigma sebagai provinsi termiskin. Ia bertekad menjadikan Aceh lebih maju dan sejahtera dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Kami tidak ingin lagi mendengar Aceh disebut sebagai provinsi termiskin. Kita harus bergerak bersama untuk menjadikan Aceh lebih maju dan sejahtera,” ujar Mualem.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam membangun daerah. Menurutnya, hubungan harmonis antara kedua lembaga tersebut akan mempercepat realisasi program pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Ketua DPR Aceh, Zulfadli, menegaskan bahwa sinergi antara gubernur, wakil gubernur, dan DPR Aceh sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berpihak kepada masyarakat. Ia berharap kepemimpinan baru dapat membawa Aceh ke arah yang lebih baik.
Penjabat Gubernur Aceh sebelumnya, Safrizal ZA, turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya pelantikan ini. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Aceh yang telah mendukungnya selama masa transisi. Safrizal juga mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian penurunan angka kemiskinan sebesar 2 persen dalam enam bulan terakhir, yang diharapkannya dapat terus berlanjut di bawah kepemimpinan yang baru.
Acara pelantikan ini dihadiri oleh berbagai tokoh nasional dan internasional, termasuk Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Duta Besar Finlandia, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), serta tokoh perdamaian seperti Jusuf Kalla dan Hamid Awaluddin. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan moral terhadap kepemimpinan baru di Aceh.
Dengan resmi dilantiknya Muzakir Manaf dan Fadhlullah, harapan besar tertuju pada pemerintahan baru untuk membawa Aceh menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.
