Banda Aceh, TP — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memastikan sejumlah persoalan yang disampaikan anggota DPRA dalam rapat bersama jajaran Pemerintah Aceh akan ditindaklanjuti melalui tambahan anggaran pemerintah pusat tahun 2026. Penegasan itu ia sampaikan di hadapan anggota DPRA, SKPA, Forkopimda, dan tamu undangan pada Jumat (14/11/2025).
Salah satu isu yang menjadi sorotan ialah pendangkalan Muara Kuala Idi yang telah menghambat aktivitas nelayan. Para legislator menilai usulan pengerukan sudah berulang kali diajukan, namun belum diproses karena kewenangan berada pada Balai Wilayah Sungai Sumatera I.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Mualem sempat meminta izin kepada Ketua DPRA untuk berdiri sebelum memberikan penjelasan. Ia menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan kesejahteraan warga Aceh.
“Kita hadir di sini untuk menyejahterakan dan membahagiakan rakyat. Usulan yang disampaikan anggota DPRA akan kita tangani melalui tambahan anggaran yang diberikan Presiden Prabowo untuk Aceh pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp8 triliun,” ujar Mualem.
Selain anggaran pembangunan Rp8 triliun, Mualem turut mengungkapkan bahwa pemerintah pusat menyiapkan dana Rp2 triliun khusus untuk program pemberdayaan mantan kombatan GAM pada 2026.
Ia menyebut informasi itu ia terima langsung saat bertemu Presiden Prabowo di Jakarta pada Kamis (13/11/2025). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai persoalan Aceh, mulai dari penanganan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, hingga dukungan bagi mantan kombatan.
“Presiden Prabowo mengusulkan tambahan anggaran ke Menteri Keuangan untuk Aceh sebesar Rp8 triliun dan Rp2 triliun untuk mantan kombatan GAM,” kata Mualem.
Untuk memastikan kejelasan teknis alokasi anggaran, Gubernur Mualem meminta Sekda Aceh M. Nasir serta Kepala BPKA Reza Saputra segera menindaklanjuti informasi itu ke Kementerian Keuangan.
Penjelasan tersebut disambut tepuk tangan para anggota DPRA dan pejabat yang hadir. Para legislator menilai tambahan anggaran dari pusat menjadi peluang untuk mempercepat pembangunan Aceh, khususnya sektor ekonomi dan penurunan kemiskinan.
Ketua Komisi III DPRA, Hj Aisyah Ismail, berharap suntikan dana pemerintah pusat dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Semoga tambahan anggaran ini mampu memberdayakan ekonomi rakyat Aceh, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta membuka lebih banyak lapangan kerja. Kita ingin rakyat Aceh sejahtera dan bahagia,” ujarnya.
DPRA juga meminta Pemerintah Aceh menjaga transparansi, memastikan anggaran tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
