Banda Aceh, TP — Gubernur Aceh, Mualem, mengeluarkan instruksi kepada seluruh bupati dan wali kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Instruksi tersebut menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/9333/SJ tertanggal 18 November 2025.
Mualem menuturkan, aktivitas dan mobilitas masyarakat diprediksi melonjak signifikan pada H-5 hingga H+5 libur Nataru. Kondisi itu, menurutnya, menuntut langkah penguatan mitigasi terutama di daerah yang memiliki kerawanan banjir dan longsor.
Dalam arahannya, Gubernur meminta pemerintah kabupaten dan kota segera memetakan wilayah rawan bencana, menyiagakan seluruh sumber daya, dan memastikan kesiapan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Ia juga menginstruksikan pengaktifan posko penanggulangan bencana, apel siaga lintas sektor, serta peningkatan edukasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.
Langkah lain yang ditekankan mencakup kesiapan logistik dan peralatan penanganan bencana, pemantauan cuaca secara real-time berdasarkan laporan BMKG, serta percepatan perbaikan infrastruktur dan normalisasi sungai untuk meminimalkan risiko banjir dan longsor. Setiap daerah diminta memastikan proses penanganan darurat berjalan cepat, mulai dari pendataan korban hingga pemenuhan kebutuhan dasar.
Instruksi tersebut juga menyoroti pentingnya mengoptimalkan peran camat melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana sebagai garda terdepan penanganan situasi darurat di wilayah masing-masing.
Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dalam laporannya menyampaikan bahwa sejumlah daerah telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi. Wilayah tersebut meliputi Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. Aktivasi Posko Komando Siaga dilakukan dengan melibatkan unsur TNI, Polri, TAGANA, hingga relawan.
Mualem menegaskan agar seluruh kepala daerah menjadikan informasi BMKG Stasiun Meteorologi SIM Blang Bintang sebagai rujukan utama dalam menetapkan langkah mitigasi.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas selama libur Nataru,” ujarnya.
