Calang, TP – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui Kepala Dinas Pendidikan Dayah, Abdul Halim, dan Imam Besar Masjid Agung Baitul Izzah Calang, Tgk. H. Mustafa Sarong, menghadiri World Zakat and Waqf Forum (WZWF) 2025 yang digelar di Hikmah Exchange Convention Centre, Kuching, Sarawak, Malaysia, sejak 13 hingga 16 Oktober 2025.
Forum internasional yang diikuti delegasi dari 29 negara ini bertujuan memperkuat kerja sama global dalam pengelolaan zakat dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat Islam. Tahun ini, forum mengusung tema “Strengthening Global Collaboration on Zakat and Waqf.”
Diselenggarakan oleh World Zakat and Waqf Forum Secretariat yang berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia, agenda forum mencakup Opening Ceremony dan Welcoming Luncheon pada 13 Oktober, dilanjutkan dengan Plenary Sessions pada 14–15 Oktober, serta Solution Exchange Workshops dan Master Classes yang menghadirkan pakar zakat dan wakaf dari berbagai negara.
Kadis Pendidikan Dayah Aceh Jaya, Abdul Halim, mengatakan keikutsertaan dalam forum ini menjadi langkah strategis memperluas wawasan serta membangun jejaring global dalam tata kelola zakat dan wakaf.
“Aceh Jaya memiliki potensi besar dalam pengembangan zakat dan wakaf berbasis umat. Melalui forum ini, kita dapat belajar dari sistem pengelolaan di negara lain yang telah terbukti efektif dan transparan,” ujarnya.
Sementara itu, Imam Besar Masjid Agung Baitul Izzah Calang, Tgk. H. Mustafa Sarong, menegaskan pentingnya peran lembaga keagamaan seperti masjid dan dayah/pesantren dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat dan wakaf.
“Masjid dan dayah bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat aktivitas sosial dan ekonomi yang bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
Partisipasi Aceh Jaya dalam WZWF 2025 diharapkan memperkuat posisi daerah tersebut dalam jaringan kerja sama internasional, sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan berbagai lembaga zakat dunia. Forum ini juga menjadi momentum untuk mendorong transformasi tata kelola zakat dan wakaf di tingkat daerah menuju sistem yang lebih modern, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(Adv)
