Pidie, TP – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menggelar pertemuan dengan warga pemilik lahan garapan yang belum menerima ganti rugi tanam tumbuh di proyek Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) seksi 1 Padang Tiji–Seulimuem. Pertemuan berlangsung di Warung Kopi SPBU Gintong, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, Rabu (29/10/2025).
Sebelumnya, Wagub lebih dulu meninjau langsung beberapa titik lokasi lahan masyarakat yang belum terbebaskan. Dari hasil peninjauan, Fadhlullah menemukan sejumlah fakta baru terkait persoalan pembebasan lahan yang belum terselesaikan.
Dalam dialog dengan warga, berbagai keluhan dan alasan penolakan pembebasan lahan mengemuka. “Hari ini kami hadir lengkap dengan semua pihak terkait. Kami ingin mencari solusi terbaik agar pembangunan tol yang sudah tertunda dua tahun bisa segera terselesaikan,” ujar Fadhlullah.
Usai mendengar aspirasi warga, Wagub Aceh berkomitmen menggelar rapat lanjutan dengan menghadirkan langsung pihak pengambil keputusan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian PUPR, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Kejaksaan Agung pada Kamis (30/10/2025).
Sementara itu, Project Direktur Tol Sibanceh PT Hutama Karya, Slamet, melaporkan bahwa pembangunan ruas Padang Tiji–Seulimuem masih membutuhkan penyelesaian pada 22 bidang tanah prioritas agar dapat memenuhi Uji Layak Fungsional. Ruas tersebut juga masih memerlukan pembangunan empat perlintasan tidak sebidang dan perbaikan tiga lereng tegak.
Camat Padang Tiji, Asriadi, menjelaskan lahan tanam tumbuh yang terdampak berada di Gampong Pulo Hagu dan Gampong Jurong Cot Paloh. Dari 191 persil di Pulo Hagu, 23 telah dibayar, 60 sudah menandatangani kesepakatan namun belum dibayar, dan sisanya masih menolak. Di Jurong Cot Paloh, dari 49 persil, 19 sudah dibayar, 15 telah teken, dan lainnya belum setuju.
Salah satu warga, Ayah Musa Ibrahim, menilai harga ganti rugi yang ditawarkan pemerintah tidak sesuai harapan. “Harga per meter tanah kami ada yang hanya Rp10.000, bahkan ada yang satu persil dihargai Rp17.000. Kami minta pemerintah meninjau ulang agar nilainya lebih adil,” ujarnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Pidie, Suhendra, menegaskan bahwa penetapan harga tanam tumbuh tidak dilakukan sembarangan. “Nilai tersebut ditentukan berdasarkan lokasi dan jenis tanaman, sesuai ketentuan resmi yang berlaku,” katanya.
